Dua Penambang Tewas, Ombudsman Desak PETI Dongi-Dongi Ditertibkan
Ilustrasi aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan Dongi-Dongi, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. (Foto: Ilustrasi AI)
Dua Penambang Tewas, Ombudsman Desak PETI Dongi-Dongi Ditertibkan POSO – Tragedi
longsor yang menewaskan dua penambang di kawasan Dongi-Dongi, Kabupaten Poso,
Sulawesi Tengah, memicu desakan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah agar
pemerintah segera menertibkan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di
wilayah tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Tengah, Iqbal Andi
Magga, menilai aktivitas pertambangan tanpa izin tidak bisa dipandang sebagai
persoalan administratif semata. Menurutnya, praktik tersebut merupakan tindak
pidana yang harus ditindak sesuai ketentuan hukum. “Itu pidana, bukan
pelanggaran administrasi karena tanpa izin,” tegas Iqbal. Ia juga menyoroti
lemahnya penertiban dan pengawasan terhadap aktivitas tambang ilegal yang selama
ini berlangsung di kawasan Dongi-Dongi. Menurutnya, pembiaran terhadap aktivitas
tersebut berisiko menimbulkan dampak serius, termasuk hilangnya nyawa pekerja
tambang. “Dampak dari pembiaran itu sehingga menimbulkan korban jiwa,” ujarnya.
Iqbal meminta pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum tidak menunda
langkah penertiban. Respons cepat dinilai penting agar kejadian serupa tidak
kembali terulang. “Pemerintah harus cepat tanggap untuk situasi seperti ini,”
katanya. Sebelumnya, dua penambang dilaporkan tewas setelah tertimbun material
longsor di kawasan tambang Dongi-Dongi, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso,
Senin malam (2/11). Kedua korban dievakuasi oleh rekan sesama penambang dengan
bantuan alat berat. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Palu
sebelum diserahkan kepada keluarga untuk dipulangkan ke kampung halaman di
Sulawesi Utara. Pasca-kejadian, Polres Poso telah melakukan olah tempat kejadian
perkara (TKP) untuk menyelidiki penyebab longsor. Peristiwa ini kembali membuka
persoalan serius aktivitas PETI di Dongi-Dongi, terutama terkait pengawasan
pemerintah dan jaminan keselamatan para penambang yang bekerja di kawasan
tersebut.

0Komentar