Pergantian kepemimpinan di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Sulteng) menjadi momentum penting di tengah kabar berakhirnya masa jabatan Endi Sutendi yang segera memasuki purna bhakti.
Momentum ini tidak sekadar menjadi rutinitas organisasi, tetapi peluang strategis untuk menjawab tantangan keamanan yang semakin kompleks di daerah. Salah satu persoalan paling mendesak saat ini adalah maraknya aktivitas tambang ilegal.
Fenomena ini telah berkembang dari aktivitas sporadis menjadi persoalan sistemik yang melibatkan jejaring luas. Dampaknya tidak hanya merusak lingkungan dan merugikan negara, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial di tengah masyarakat.
Dalam konteks tersebut, sosok Kapolda yang baru dituntut tidak hanya memiliki kekuatan struktural, tetapi juga kapasitas kepemimpinan yang komprehensif. Dibutuhkan figur dengan rekam jejak kuat dalam penegakan hukum, kemampuan membaca dinamika sosial, serta pengalaman menangani konflik sumber daya alam.
Nama Adrianto Jossy Kusumo muncul sebagai salah satu kandidat yang layak diperhitungkan. Penilaian ini didasarkan pada rekam jejaknya yang mencerminkan kombinasi antara pengalaman lapangan, ketegasan, dan kemampuan manajerial.
Pengalamannya sebagai Wakapolda di dua wilayah berbeda, yakni Riau dan Kalimantan Timur, menunjukkan kapasitas dalam menghadapi kompleksitas persoalan keamanan, khususnya yang berkaitan dengan sumber daya alam. Di wilayah seperti Kalimantan, pendekatan penegakan hukum tidak cukup hanya tegas, tetapi juga harus adaptif dan terukur.
Selain itu, keterlibatannya dalam operasi pemberantasan Penambangan Tanpa Izin (PETI) di Riau menjadi bukti komitmen dalam menindak praktik ilegal. Pengalaman tersebut relevan dengan kondisi Sulteng yang menghadapi persoalan serupa.
Nilai tambah lainnya, Jossy bukan sosok asing di Sulteng. Ia pernah menjabat sebagai Kapolres Banggai, wilayah dengan dinamika sosial dan potensi sumber daya alam yang tinggi. Pengalaman ini memberinya pemahaman kontekstual mengenai karakter masyarakat serta pola konflik di daerah.
Sulteng saat ini berada pada persimpangan antara potensi dan kerawanan. Di satu sisi, kekayaan sumber daya alam menjadi daya tarik investasi. Namun di sisi lain, potensi tersebut juga memicu praktik ilegal yang semakin meluas.
Karena itu, penanganan tambang ilegal tidak cukup melalui pendekatan represif semata. Diperlukan strategi komprehensif yang mencakup langkah preventif, penegakan hukum yang konsisten, serta kolaborasi lintas sektor bersama pemerintah daerah dan aparat terkait.
Dalam kerangka ini, kepemimpinan yang tegas namun komunikatif menjadi kunci. Pendekatan humanis juga penting untuk menjaga stabilitas sekaligus membangun kepercayaan publik.
Lebih jauh, stabilitas keamanan di Sulteng berkaitan erat dengan iklim investasi. Kepastian hukum menjadi faktor utama dalam menjamin keberlanjutan pembangunan daerah. Peran Kapolda sangat strategis dalam menjaga keseimbangan tersebut.
Pada akhirnya, pergantian Kapolda harus dimaknai sebagai momentum pembenahan menyeluruh, khususnya dalam penanganan tambang ilegal. Sosok pemimpin yang tepat akan menentukan arah kebijakan dan efektivitas penegakan hukum ke depan.
Melihat kompleksitas persoalan dan rekam jejak yang dimiliki, Adrianto Jossy Kusumo layak dipertimbangkan sebagai figur yang mampu menjawab kebutuhan Sulteng saat ini.
0Komentar